Sekolah Aman dan Nyaman: Cara Mencegah Perundungan dari Budaya Sekolah Sehari-hari

Jawaban Singkat

Sekolah aman dan nyaman adalah lingkungan belajar yang melindungi kebutuhan spiritual, keselamatan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital seluruh warga sekolah. Pencegahan perundungan menjadi bagian dari budaya tersebut, bukan program tambahan yang hanya dijalankan ketika kasus muncul.

Kepala sekolah perlu memastikan aturan, keteladanan orang dewasa, pengawasan, kanal pelaporan, perlindungan pelapor, dan mekanisme respons berjalan konsisten. Guru BK serta wali kelas membantu deteksi dini, pendampingan, dan tindak lanjut. Murid perlu dilibatkan sebagai subjek yang ikut membangun kesepakatan dan budaya pertemanan. Orang tua menjadi mitra untuk mengenali perubahan perilaku dan mendukung keamanan anak, termasuk di ruang digital.

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 telah mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. TPPK di sekolah dan Satgas PPKSP di daerah tidak lagi berlaku. Penyelenggaraan BSAN di sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan partisipasi warga sekolah, sedangkan dukungan pemerintah daerah dilaksanakan melalui Pokja BSAN.

Budaya positif dapat mengurangi risiko, tetapi tidak menjamin semua kasus hilang. Sekolah tetap memerlukan respons cepat, rahasia, adil, dan berorientasi pada keselamatan.

Apa Itu Budaya Sekolah Aman dan Nyaman?

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN adalah keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibangun di lingkungan sekolah untuk menjamin kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital demi menjaga lingkungan belajar yang kondusif.

Definisi tersebut berasal dari Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Pelaksanaannya diperjelas melalui Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Kebijakan ini menggeser fokus dari pendekatan yang terutama reaktif—menangani pelanggaran setelah terjadi—menuju pendekatan promotif, preventif, dan kolaboratif. Sekolah tetap harus menangani kasus, tetapi juga perlu memperbaiki kondisi yang memungkinkan kekerasan, diskriminasi, perundungan, dan ketidaknyamanan terus berulang.

Informasi regulasi, pedoman penyelenggaraan, materi edukasi, dan mekanisme BSAN tersedia melalui portal resmi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Kemendikdasmen.

Memahami Perundungan dengan Lebih Tepat

Perundungan adalah perilaku menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, mengucilkan, atau mengendalikan orang lain yang biasanya melibatkan ketimpangan kekuatan dan dapat berulang atau berpotensi berulang. Ketimpangan itu tidak selalu berupa kekuatan fisik. Popularitas, senioritas, jumlah anggota kelompok, status ekonomi, informasi pribadi, kemampuan akademik, gender, disabilitas, atau penguasaan teknologi juga dapat menjadi sumber kekuatan.

Perundungan dapat terjadi dalam beberapa bentuk:

• Fisik, seperti memukul, mendorong, merusak barang, atau menghalangi seseorang.
• Verbal, seperti mengejek, mengancam, memberi julukan merendahkan, atau menyebarkan komentar seksual.
• Sosial atau relasional, seperti mengucilkan, mempermalukan, memanipulasi pertemanan, atau menyebarkan rumor.
• Digital, seperti mengirim pesan menghina, membuat akun palsu, menyebarkan foto, melakukan doxing, atau mengeluarkan seseorang dari kelompok daring untuk mempermalukannya.

Tidak semua konflik antarmurid merupakan perundungan. Dua murid yang memiliki kekuatan relatif setara dapat berselisih tanpa adanya pola dominasi. Namun, pembedaan ini tidak berarti konflik biasa boleh diabaikan. Satu tindakan kekerasan yang serius tetap memerlukan respons walaupun belum berulang atau belum dikategorikan sebagai perundungan.

Mengapa ketimpangan kekuatan perlu diperhatikan?

Ketika ketimpangan kekuatan terjadi, murid yang menjadi sasaran mungkin tidak mampu menghentikan perilaku tersebut sendiri. Nasihat seperti “balas saja”, “jangan terlalu sensitif”, atau “selesaikan berdua” dapat menambah risikonya.

Sekolah perlu melihat konteks:

• Apakah satu pihak takut menolak?
• Apakah perilaku dilakukan oleh kelompok?
• Apakah ada ancaman jika murid melapor?
• Apakah pelaku memiliki pengaruh sosial yang lebih kuat?
• Apakah konten digital dapat terus disebarkan?
• Apakah murid menjadi sasaran karena identitas atau kebutuhannya?

Penentuan kategori formal dan tindak lanjut perlu mengacu pada regulasi serta hasil pemeriksaan kasus, bukan hanya pada satu definisi ringkas dalam materi edukasi.

Tidak semua konflik adalah perundungan, tetapi setiap laporan tetap perlu didengar sebelum sekolah menentukan apa yang sebenarnya terjadi.

Mengapa Perundungan Tumbuh dari Budaya Sehari-hari?

Perundungan jarang muncul dalam ruang yang sepenuhnya terpisah dari kehidupan sekolah. Perilaku tersebut dapat tumbuh dari lelucon, bahasa, aturan tidak tertulis, relasi senioritas, dan respons orang dewasa yang terus berulang.

Ejekan dianggap bagian dari keakraban

Sebagian ejekan mungkin terjadi dalam hubungan yang setara dan disepakati. Masalah muncul ketika satu anak merasa terhina, tetapi kelompok terus melakukannya dengan alasan “hanya bercanda”.

Sekolah perlu mengajarkan bahwa niat dan dampak sama-sama perlu dipertimbangkan. Jika seseorang sudah meminta perilaku dihentikan, melanjutkannya bukan lagi bentuk keakraban.

Murid populer mendapat toleransi lebih besar

Atlet sekolah, pengurus organisasi, murid berprestasi, anak tokoh masyarakat, atau senior dapat memperoleh perlakuan berbeda. Ketidakkonsistenan ini mengirim pesan bahwa perlindungan bergantung pada status.

Aturan perlu berlaku berdasarkan perilaku dan dampaknya, bukan berdasarkan reputasi orang yang terlibat.

Orang dewasa menggunakan penghinaan sebagai disiplin

Guru tidak dapat meminta murid saling menghormati jika koreksi di kelas dilakukan dengan label seperti “malas”, “bodoh”, “cari perhatian”, atau “pembuat masalah”.

Disiplin positif bukan berarti membiarkan pelanggaran. Guru tetap dapat memberi batasan dan konsekuensi, tetapi diarahkan pada perilaku, bukan merendahkan identitas anak.

Senioritas dianggap tradisi

Instruksi yang merendahkan, tugas personal bagi senior, panggilan yang dipaksakan, atau pengujian keberanian kadang dibenarkan sebagai cara membangun kekompakan.

Tradisi seperti ini dapat menciptakan siklus: murid yang dahulu diperlakukan tidak adil merasa berhak melakukan hal serupa kepada angkatan berikutnya. Pencegahannya perlu dimulai sejak MPLS ramah tanpa perpeloncoan dan senioritas.

Ruang digital dianggap berada di luar tanggung jawab sekolah

Perundungan digital dapat bermula dari hubungan di sekolah dan memengaruhi rasa aman murid saat kembali ke kelas. Sekolah tidak dapat mengendalikan seluruh aktivitas daring, tetapi perlu mengajarkan etika digital, perlindungan data, penyimpanan bukti, cara melapor, dan batas keterlibatannya secara jelas.

Pelapor justru mendapat konsekuensi sosial

Jika nama pelapor tersebar, ia mungkin disebut pengadu, dijauhi, ditekan untuk mencabut laporan, atau disalahkan karena “merusak nama sekolah”. Pengalaman tersebut tidak hanya berdampak pada satu anak. Murid lain akan belajar bahwa diam lebih aman daripada meminta bantuan.

Tanda Budaya Sekolah Memberi Ruang bagi Perundungan

Sekolah tidak perlu menunggu kasus besar untuk melakukan evaluasi. Beberapa tanda awal dapat terlihat dalam interaksi sehari-hari.

Tanda-tanda tersebut bukan bukti otomatis bahwa perundungan telah terjadi. Fungsinya adalah membantu sekolah menentukan area yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Sekolah juga dapat menggunakan instrumen deteksi dini yang merujuk pada Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026. Kemendikdasmen menyatakan instrumen perlu ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi sekolah, serta hasilnya harus dikelola dengan menjaga kerahasiaan data murid dan keluarga. Rujuk instrumen deteksi dini Kemendikdasmen.

Cara Mencegah Perundungan dari Rutinitas Sekolah

Pencegahan yang kuat menggunakan pendekatan menyeluruh atau whole-school approach. Artinya, aturan, pembelajaran, relasi, pengawasan, pelaporan, pendampingan, kepemimpinan, dan keterlibatan keluarga bergerak dalam arah yang sama.

WHO juga merekomendasikan agar pencegahan kekerasan dimasukkan ke dalam kegiatan rutin sekolah dan interaksi dengan anak, keluarga, serta masyarakat. Lihat panduan praktis WHO mengenai pencegahan kekerasan berbasis sekolah.

1. Susun kesepakatan perilaku bersama murid

Aturan seperti “dilarang melakukan bullying” terlalu umum jika murid tidak memahami perilaku yang dimaksud.

Kesepakatan kelas dapat memuat contoh konkret:

• Tidak menyebarkan foto atau percakapan pribadi tanpa izin.
• Berhenti ketika teman menyatakan tidak nyaman.
• Tidak menggunakan identitas, kondisi fisik, keluarga, agama, atau kemampuan sebagai bahan ejekan.
• Tidak mengucilkan seseorang sebagai bentuk hukuman kelompok.
• Meminta bantuan orang dewasa ketika situasi tidak aman.
• Tidak membalas pelapor.

Murid perlu dilibatkan dalam penyusunannya. Namun, sekolah tetap bertanggung jawab memastikan isi kesepakatan melindungi hak anak dan tidak ditentukan hanya berdasarkan suara mayoritas.

2. Ajarkan keterampilan, bukan hanya larangan

Murid membutuhkan latihan untuk:

• Menyatakan batasan dengan aman.
• Menanggapi lelucon yang menyakiti.
• Keluar dari tekanan kelompok.
• Mendukung teman tanpa memperbesar risiko.
• Menyimpan bukti perundungan digital.
• Melaporkan kejadian secara faktual.
• Memperbaiki perilaku setelah melakukan pelanggaran.

Keterampilan tersebut dapat dilatih melalui kasus pendek, role-play yang aman, diskusi, cerita, atau refleksi. Hindari meminta murid memerankan pengalaman traumatisnya di depan kelas.

3. Siapkan peran bagi saksi

Sebagian besar murid mungkin tidak menjadi pelaku utama atau sasaran langsung, tetapi berada sebagai saksi. Saksi dapat memperkuat perundungan dengan tertawa, merekam, membagikan konten, atau diam karena takut.

Sekolah dapat mengajarkan beberapa pilihan respons:

• Tidak ikut menertawakan atau menyebarkan konten.
• Mengajak teman yang menjadi sasaran menjauh dari situasi.
• Melapor kepada orang dewasa tepercaya.
• Menyimpan bukti jika aman.
• Menawarkan dukungan setelah kejadian.
• Tidak melakukan konfrontasi jika membahayakan dirinya.

Murid tidak boleh dibebani tanggung jawab menggantikan peran orang dewasa.

4. Petakan lokasi dan waktu berisiko

Perundungan dapat lebih mudah terjadi di:

• Toilet.
• Koridor.
• Kantin.
• Ruang ganti.
• Area tunggu jemputan.
• Angkutan sekolah.
• Kegiatan ekstrakurikuler.
• Grup percakapan kelas.
• Masa transisi sebelum atau setelah pelajaran.

Pemetaan bukan berarti memasang pengawasan berlebihan di semua tempat. Sekolah dapat memperbaiki jadwal piket, pencahayaan, akses bantuan, desain ruang, atau kehadiran orang dewasa di lokasi yang paling membutuhkan.

5. Pastikan setiap murid memiliki orang dewasa tepercaya

Sekolah dapat melakukan check-in sederhana: “Jika Anda mengalami masalah, siapa orang dewasa di sekolah yang dapat Anda hubungi?”

Jika seorang murid tidak dapat menyebutkan satu nama pun, sekolah memiliki celah perlindungan. Solusinya dapat berupa sistem guru pendamping, wali kelas aktif, jadwal konseling yang mudah diakses, atau kanal untuk meminta percakapan pribadi.

6. Sediakan beberapa kanal pelaporan

Satu kotak pengaduan tidak cukup untuk semua situasi. Sekolah dapat menyediakan:

• Laporan langsung kepada guru atau guru BK.
• Formulir tertulis.
• Kanal digital resmi.
• Pelaporan melalui orang tua.
• Permintaan pertemuan rahasia.
• Mekanisme rujukan kepada pihak di luar sekolah jika diperlukan.

Setiap kanal harus menjelaskan siapa yang menerima laporan, kapan respons awal diberikan, bagaimana kerahasiaan dijaga, dan apa yang dapat dilakukan jika pelapor merasa tidak aman.

Anonimitas dapat membantu deteksi awal, tetapi mungkin membatasi pemeriksaan. Karena itu, sekolah perlu menjelaskan perbedaannya secara jujur.

7. Terapkan disiplin yang mendidik dan proporsional

Pendekatan pemulihan bukan berarti menghilangkan konsekuensi. Sekolah tetap perlu:

• Menghentikan perilaku.
• Melindungi pihak yang terdampak.
• Memeriksa fakta.
• Menentukan konsekuensi sesuai aturan dan tingkat risiko.
• Membantu anak memahami dampak tindakannya.
• Menetapkan perubahan perilaku yang harus ditunjukkan.
• Memantau risiko pengulangan dan pembalasan.

Permintaan maaf tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran penyelesaian. Korban juga tidak seharusnya dipaksa bertemu atau berdamai jika belum aman atau tidak bersedia.

8. Perkuat inklusivitas

Murid yang terlihat berbeda dari norma kelompok dapat menghadapi risiko lebih tinggi. Sekolah perlu memeriksa apakah aturan, bahasa, fasilitas, materi, kegiatan, dan sistem dukungannya melindungi murid dengan latar belakang dan kebutuhan yang beragam.

Inklusivitas bukan hanya program khusus bagi kelompok tertentu. Inklusivitas menentukan apakah setiap murid dapat belajar, berpartisipasi, dan meminta bantuan tanpa harus menyembunyikan dirinya.

Apa yang Harus Dilakukan Ketika Murid Melapor?

Respons pertama dapat menentukan apakah murid merasa aman untuk melanjutkan laporan. Guru tidak harus langsung mengetahui seluruh fakta, tetapi perlu menghindari respons yang meremehkan atau menyalahkan.

Langkah 1: Dengarkan dan nilai keselamatan segera

Gunakan respons yang tenang:

• “Terima kasih sudah memberi tahu.”
• “Saya akan mendengarkan terlebih dahulu.”
• “Apakah kamu merasa aman sekarang?”
• “Apakah ada ancaman jika orang lain mengetahui kamu melapor?”
• “Siapa yang kamu rasa aman untuk mendampingi?”

Jika ada bahaya langsung, kebutuhan medis, ancaman serius, kekerasan seksual, dugaan tindak pidana, atau risiko menyakiti diri, keselamatan dan rujukan kepada pihak yang berwenang harus diprioritaskan.

Langkah 2: Jangan menjanjikan kerahasiaan absolut

Guru dapat mengatakan bahwa informasi akan dibatasi kepada pihak yang perlu membantu. Janji “saya tidak akan memberi tahu siapa pun” sulit dipenuhi jika kasus membutuhkan perlindungan atau rujukan.

Jelaskan proses berikutnya dengan bahasa yang sesuai usia.

Langkah 3: Catat fakta awal dengan hati-hati

Catat:

• Apa yang terjadi.
• Kapan dan di mana.
• Siapa yang terlibat atau menyaksikan.
• Apakah pernah terjadi sebelumnya.
• Apakah terdapat bukti digital.
• Apa dampak dan kebutuhan keselamatan saat ini.

Hindari pertanyaan berulang yang membuat murid harus menceritakan pengalaman berkali-kali kepada banyak orang.

Langkah 4: Pisahkan perlindungan dari pembuktian

Sekolah dapat memberikan perlindungan sementara tanpa menunggu seluruh pemeriksaan selesai. Misalnya, menambah pengawasan, mengubah akses ruang, menunjuk pendamping, atau mencegah kontak yang tidak aman.

Perlindungan sementara tidak boleh dibingkai sebagai hukuman terhadap pelapor, seperti memindahkan korban tanpa persetujuannya sementara situasi lain dibiarkan.

Langkah 5: Tentukan jalur penanganan

Berdasarkan penjelasan resmi Kemendikdasmen, kasus nonpidana ditangani sekolah melalui tata tertib dan kode etik dengan manajemen kasus kolaboratif. Pelanggaran yang terkait peraturan perundang-undangan ditangani melalui mekanisme rujukan lintas sektor dengan dukungan Pokja BSAN di tingkat pemerintah daerah.

Sekolah perlu mengikuti Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, Kepmendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026, dan prosedur daerah yang berlaku. Artikel ini tidak menggantikan telaah hukum atau penilaian profesional atas kasus tertentu.

Langkah 6: Pantau setelah keputusan dibuat

Kasus belum tentu selesai setelah sanksi, mediasi, atau permintaan maaf. Sekolah perlu memantau:

• Apakah perilaku berhenti.
• Apakah terjadi pembalasan.
• Apakah murid merasa aman di kelas dan ruang digital.
• Apakah dukungan psikososial diperlukan.
• Apakah aturan atau pengawasan perlu diperbaiki.
• Apakah pihak yang melakukan pelanggaran menunjukkan perubahan perilaku.

Laporan dianggap selesai bukan ketika formulir ditutup, tetapi ketika risiko telah dikelola dan murid dapat kembali belajar dengan aman.

Pembagian Peran dalam Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 membawa perubahan tata kelola yang perlu dipahami sekolah.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Karena itu, sekolah perlu memperbarui SK, SOP, materi pelatihan, halaman situs, formulir pelaporan, dan komunikasi yang masih menyebut TPPK atau Satgas PPKSP sebagai struktur aktif.

Perubahan nama struktur tidak cukup. Sekolah tetap perlu memastikan fungsi perlindungan, pelaporan, pencatatan, pendampingan, rujukan, dan evaluasi benar-benar memiliki penanggung jawab.

Cara Memantau Iklim Sekolah

Sekolah tidak dapat menilai keamanan hanya dari jumlah kasus yang tercatat. Jumlah laporan yang rendah dapat berarti kasus sedikit, tetapi juga dapat berarti murid tidak mengetahui kanal atau tidak percaya akan dilindungi.

Gunakan kombinasi indikator berikut.

Data sensitif tidak boleh ditampilkan pada dashboard umum. Laporan kepada pimpinan atau pemangku kepentingan sebaiknya menggunakan data agregat, menghapus identitas yang tidak diperlukan, dan membatasi akses berdasarkan peran.

Kesalahan yang Perlu Dihindari

Menganggap tidak ada laporan berarti sekolah aman

Sekolah tanpa laporan belum tentu bebas perundungan. Murid mungkin takut, tidak tahu harus melapor kepada siapa, atau pernah melihat laporan sebelumnya diabaikan.

Selain menghitung kasus, ukur kepercayaan terhadap sistem dan pengetahuan murid tentang cara mencari bantuan.

Membuat kampanye satu hari tanpa memperbaiki praktik

Seminar dan deklarasi dapat membangun kesadaran, tetapi efeknya terbatas jika ejekan, senioritas, penghinaan, dan respons tidak konsisten tetap terjadi.

Materi perlu diteruskan melalui kesepakatan, latihan, pengawasan, supervisi guru, dan evaluasi.

Memaksa korban dan pelaku berdamai

Pertemuan langsung dapat berisiko jika ada ketimpangan kekuatan, ancaman, trauma, atau kemungkinan pembalasan. Pendekatan pemulihan hanya layak dipertimbangkan setelah keselamatan dinilai, pihak yang terdampak bersedia, dan proses difasilitasi oleh orang yang kompeten.

Mengumumkan kasus untuk menunjukkan ketegasan

Membuka identitas atau rincian kasus dapat melanggar privasi, memicu rumor, menghambat pemeriksaan, dan meningkatkan risiko pembalasan.

Sekolah dapat menyampaikan bahwa suatu isu sedang ditangani tanpa menyebarkan informasi pribadi.

Hanya melatih guru BK

Pencegahan bukan tugas eksklusif guru BK. Satpam, tenaga administrasi, pelatih ekstrakurikuler, guru piket, wali kelas, pengelola asrama, dan pimpinan perlu memahami perannya karena murid dapat melapor kepada siapa saja yang dianggap aman.

Memberi label permanen kepada anak

Menyebut seorang anak sebagai “pelaku bullying” dapat menutup ruang perubahan dan menggeser fokus dari perilaku yang harus dihentikan. Sekolah tetap harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi dokumentasi dan percakapan sebaiknya menjelaskan perilaku, dampak, risiko, serta tindakan perbaikan.

Menggunakan aplikasi sebagai pengganti kepercayaan

Formulir digital dapat mempermudah pelaporan, tetapi tidak cukup jika murid tidak percaya pada orang yang menerima laporan. Sistem digital harus didukung respons manusia, perlindungan data, batas akses, dan tindak lanjut yang jelas.

Peran Microlearning dan Platform White-Label

Microlearning adalah pendekatan pembelajaran yang menyampaikan satu konsep atau keterampilan dalam unit singkat dan fokus. Dalam BSAN, microlearning dapat digunakan untuk menyamakan pemahaman tanpa mengharuskan seluruh warga sekolah mengikuti pelatihan panjang pada waktu yang sama.

Contoh modul untuk guru dan tenaga kependidikan:

1. Membedakan konflik, perundungan, dan kekerasan serius.
2. Memberikan respons pertama ketika murid melapor.
3. Menjaga kerahasiaan informasi.
4. Menilai risiko pembalasan.
5. Mengenali perundungan relasional.
6. Menangani bukti perundungan digital.
7. Menggunakan disiplin positif.
8. Melakukan rujukan sesuai peran.

Materi untuk orang tua dapat membahas perubahan perilaku anak, cara mendengarkan tanpa menginterogasi, penyimpanan bukti digital, komunikasi dengan sekolah, dan dukungan setelah laporan.

Murid membutuhkan materi berbeda berdasarkan usia. Video singkat, skenario pilihan, refleksi, dan latihan respons sebagai saksi umumnya lebih relevan daripada hanya membaca definisi.

White-label learning platform adalah platform pembelajaran yang dapat digunakan dengan identitas sekolah, yayasan, dinas, atau organisasi sendiri. FitAcademy dapat membantu lembaga:

• Menyediakan learning path berdasarkan peran.
• Mendistribusikan modul pendek melalui perangkat mobile.
• Menambahkan kuis pemahaman dan studi kasus.
• Memantau penyelesaian pelatihan.
• Menyediakan pembaruan SOP dan materi.
• Mengelola peserta dari beberapa sekolah atau wilayah.
• Menampilkan data pembelajaran secara agregat.

Platform pembelajaran tidak seharusnya digunakan sebagai basis data kasus tanpa desain keamanan, kewenangan, retensi, dan perlindungan data yang memadai. Fungsi utamanya dalam konteks ini adalah edukasi, penguatan kapasitas, dan pemantauan pembelajaran—bukan menggantikan manajemen kasus atau mekanisme hukum.

Contoh Rencana Implementasi 90 Hari

Rencana ini berfokus pada fondasi budaya dan kapasitas sekolah. Penanganan laporan yang sedang berlangsung tidak boleh ditunda sampai program 90 hari selesai.

Setelah 90 hari, sekolah dapat mengevaluasi:

• Apakah dokumen dan struktur sudah mengikuti kebijakan terbaru?
• Apakah semua staf mengetahui respons pertama yang harus diberikan?
• Apakah murid dapat menyebutkan kanal bantuan?
• Apakah kelompok murid yang lebih rentan ikut didengar?
• Apakah mekanisme mencegah pembalasan?
• Apakah orang tua memahami cara bekerja sama dengan sekolah?
• Apakah data sensitif telah dilindungi?
• Apakah evaluasi menghasilkan perubahan pada jadwal, fasilitas, atau praktik?

FAQ

Apa yang dimaksud dengan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman?

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman adalah tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang melindungi kebutuhan spiritual, keselamatan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital warga sekolah. BSAN tidak hanya menangani kekerasan setelah terjadi, tetapi juga membangun lingkungan yang mencegah risiko melalui tata kelola, edukasi, partisipasi, dan respons yang berorientasi pada perlindungan.

Apa perbedaan konflik dan perundungan?

Konflik dapat terjadi antara pihak dengan kekuatan relatif setara karena perbedaan kebutuhan atau pendapat. Perundungan biasanya melibatkan perilaku menyakiti dan ketimpangan kekuatan serta dapat berulang atau berpotensi berulang. Namun, satu tindakan serius tetap perlu ditangani walaupun belum disebut perundungan. Sekolah harus memeriksa fakta, konteks, dampak, ancaman, dan kebutuhan keselamatan sebelum menentukan respons.

Apakah TPPK masih berlaku pada 2026?

Tidak. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mencabut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Berdasarkan penjelasan resmi Kemendikdasmen, TPPK di sekolah dan Satgas PPKSP di pemerintah daerah tidak lagi berlaku. Penyelenggaraan BSAN di sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah dengan partisipasi warga sekolah. Pemerintah daerah menjalankannya melalui Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Bagaimana cara mencegah bullying di sekolah?

Gunakan pendekatan menyeluruh: aturan yang konkret, keteladanan orang dewasa, penguatan keterampilan sosial, pengawasan area berisiko, kanal pelaporan yang aman, perlindungan pelapor, disiplin positif, edukasi digital, keterlibatan murid, dan kerja sama orang tua. Pencegahan harus masuk ke rutinitas sekolah dan dievaluasi secara berkala, bukan hanya disampaikan melalui seminar atau poster.

Apa yang harus dilakukan guru ketika murid melapor?

Dengarkan dengan tenang, ucapkan terima kasih, nilai keselamatan segera, catat informasi awal, dan jelaskan bahwa data hanya dibagikan kepada pihak yang perlu membantu. Jangan menyalahkan, menjanjikan kerahasiaan absolut, atau memaksa perdamaian. Jika terdapat bahaya langsung, kebutuhan medis, dugaan tindak pidana, atau risiko menyakiti diri, prioritaskan perlindungan dan rujukan sesuai prosedur.

Apakah meningkatnya jumlah laporan berarti sekolah semakin tidak aman?

Belum tentu. Peningkatan laporan dapat mencerminkan bertambahnya kejadian, tetapi juga dapat menunjukkan bahwa murid lebih mengenal kanal dan lebih percaya untuk bersuara. Sekolah perlu membaca jumlah laporan bersama data lain, seperti rasa aman, jenis kejadian, lokasi, pengulangan, waktu respons, risiko pembalasan, serta hasil tindak lanjut. Satu angka saja tidak cukup untuk menilai iklim sekolah.